Geli juga saya membaca berita di detik.com yang berjudul: “Orasi Ilmiah Mantan Menteri Kelautan Dibiayai Dana Pungutan”. Membaca berita itu, saya jadi teringat dengan postingan saya yang sudah cukup lama yang berjudul: “Staf Ahli, Staf Khusus, dan PNS”, dimana secara sepintas saya juga sedikit menyinggung tentang dana taktis ini.
Di banyak lembaga pemerintah, seperti juga tempat kerja saya, yang namanya dana taktis itu memang ada, dan hampir semua pegawai, baik dari level yang paling tinggi hingga yang paling rendah, sudah tahu tentang hal itu. Biasanya dana taktis ini diperoleh dari uang Daftar Isian Proyek (DIP), sekarang kata kawan saya namanya diubah menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang “diakalin” sehingga tidak benar-benar dikeluarkan sesuai dengan apa yang tertera di dalam DIP dan masuk ke dalam rekening khusus. Atau bisa juga dana taktis ini diperoleh dari uang yang seharusnya disetor ke negara yang “diakalin” sebagian. Dana taktis ini biasanya memang digunakan untuk berbagai macam kegiatan “strategis” yang tidak tertera di dalam DIP. Kadang-kadang malah dana taktis ini juga dialokasikan untuk membayar THR para karyawan di saat menjelang hari raya, mensubsidi premi asuransi di luar asuransi kesehatan yang sudah ada untuk PNS, dan bahkan ada juga yang untuk membayar uang kurban di hari raya Idul Adha (bayangin saja, masa kurban dibayarin kantor?). Jadi, sesuai dengan namanya, memang dia bersifat taktis 
Dari sudut pandang orang yang jujur dan bersih, jelas praktik semacam ini sudah masuk ke dalam kategori penyelewengan uang negara, tapi kalau karyawan sudah sama-sama diuntungkan, mereka bisa menyebutnya sebagai sebuah penyelewengan yang baik. Nah mendanai orasi Pak Menteri untuk jadi Profesor kan juga termasuk kegiatan yang baik toh? atau memanfaatkan dana taktis tersebut untuk kegiatan sosial, itu juga baik kan? hihihi… Jadi seperti cerita Robin Hood yang merampok untuk dibagikan kepada rakyat. Ah, jangan-jangan mereka memang penggemar Robin Hood ya?
Sejujurnya, seperti sudah saya katakan sebelumnya, hampir sebagian besar lembaga negara mengenal akan dana taktis ini. Hanya saja, pengalaman mengelola dana taktis selama berpuluh-puluh tahun akan menjadikan mereka pemain yang lihay dan susah untuk diendus oleh para auditor, karena memang bukti hitam di atas putihnya tidak ada, selain itu secara administratif memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ditemukan yang namanya penyimpangan. Maka dari itu, menjerat para pemain dana taktis adalah sesuatu yang sulit dan saya yakin bahwa sebagian dari mereka yang akhirnya kini terendus oleh auditor dalam penggunaan dana taktis ini adalah para pemain yang kurang lihay, kurang berpengalaman -alias masih baru-, tidak berbakat, atau mungkin bolos ketika pelajaran pembagian jaman sekolah dulu, jadi hanya sempat masuk dan belajar pengurangan, penambahan, dan perkalian saja
Selain dana taktis yang tujuannya untuk berbagai macam kegiatan “strategis” tersebut, di akhir tahun anggaran biasanya para pengelola proyek sedang royal-royalnya menghabiskan uang “sisa” anggaran proyek. Ini juga fenomena yang lucu dan konyol, karena kalau anggaran tidak habis sesuai dengan apa yang tertera di dalam DIP, maka di tahun anggaran berikutnya jumlah dana yang akan diberikan ke lembaga yang anggarannya tidak habis itu akan dikurangi. Dari sudut pandang lembaga yang tidak becus menghabiskan dana DIP, ini adalah sebuah kerugian dan prestise buruk, karena dianggap tidak mampu membuat sebuah rencana kerja yang baik, maka dari itu uang yang tidak habis itu terpaksa harus dihabiskan bagaimanapun caranya. Mengembalikannya ke kas negara akan sama saja dengan bunuh diri, begitulah kira-kira. Dari sudut pandang orang yang jujur dan bersih, ini jelas penghambur-hamburan uang negara dan sebuah pola pikir yang keblinger, tapi mau bagaimana lagi. Kata Ranggawarsita: “Jamane jaman edan, nek ora melu edan ya ora keduman…”
Makanya, coba perhatikan dengan seksama di bulan-bulan seperti sekarang ini, pasti akan banyak kita temui acara-acara seminar atau rapat kerja yang dilakukan di hotel-hotel mewah… “lagi ngabisin anggaran boss!”
jangan begitu aaah…
mungkin situ juga secara langsung atau gak langsung ngerasain juga kan dana taktis tsb…
trus..gimana klo dah kecipratan juga…
diambil…or…? ayooo…jujur loh!
hehehehe…
‘lam kenal yah…
-erika-
# erika:
Hahaha… saya dulu termasuk “korban” yg harus memberikan setoran untuk dana taktis ini, karena sebelum kita mengajukan DIP biasanya sudah ada kesepakatan (melalui mekanisme rapat yang kadang alot) berapa % kita harus setor ke direktorat tempat kita kerja.
Biasanya dana taktis ini digunakan utk kegiatan operasional (di luar pembayaran listrik, air, kebersihan kantor, dll yg memang sudah ditanggung oleh anggaran rumah tangga sebuah lembaga negara), karena kan direktorat tidak mendapatkan alokasi dana khusus utk kegiatan operasional mereka. Dimasukkan ke dalam DIP pun jelas akan langsung dicoret oleh Dirjen Anggaran, makanya perlu “trik khusus”.
Kalau untuk urusan yang operasional seperti itu, ya gimana lagi ya? “sukarela” deh alias “suka gak suka”, “rela gak rela”… hihihi… Buat orang yang ingin hidup bersih dan jujur, mungkin bisa jadi tekanan batin kalau setiap tahun harus seperti itu, tapi kalau gak punya DIP, ya gak punya kegiatan penelitian juga… serba susah memang…
Buat saya pribadi, bisa bekerja tanpa tekanan harus ngasih setoran dana taktis jelas jauh lebih nyaman dan sesuatu yang sangat didambakan, meskipun dana risetnya kecil…
Memang, mau gak mau, harus ada reformasi birokrasi, administrasi, pengawasan penyelenggaraan keuangan negara, dll. Ya tugas Pak Menteri dan bossnya (Presiden dan Wakil Presiden) lah, juga lembaga tinggi negara lainnya utk mewujudkan itu semua.
Analoginya: orang Singapur jelas gak berani buang sampah di negaranya sana karena aturannya sangat ketat dan sanksinya juga sangat berat, tetapi mereka dengan santai bisa buang sampah sembarangan di Indonesia karena di Indonesia aturannya gak jelas dan sanksinya pun hampir tak ada. Demikian juga dengan orang Indonesia, mereka jelas akan berpikir banyak kali untuk buang sampah sembarangan di Singapur karena sistem mengharuskan seperti itu…
Ha! Kebetulan tadi pagi saya dan istri saya ngobrol soal dana taktis di lingkungan instansi pemerintah (dan BUMN). Lha di tempat saya nggak ada, akibatnya kalo ada pengeluaran dadakan bakal bikin bingung karena semua harus dianggarkan.
Paling enak tuh sebetulnya kerja di kumpeni kecil, yang pegawainya cuma belasan. Prosedur keuangan gak rumit, bos (merangkap pemilik) bisa langsung menentukan pengeluaran dan bahkan pinjaman atau talangan, dengan setahu bagian keuangan. Klaim pengeluaran juga lebih cepet.
Kalo di kumpeni gede agak susah, padahal niat kita bukan mau nilep.
yup, masing2 berusaha ngabisin kuenya, walaupun nantinya dimuntahin
Sudah menjadi diskursus yang kadaluarsa, bahkan dosen-dosen di tempat saya kuliah membicarakan hal ini dengan ketawa-ketiwi, tanpa empati atau kritisi, tanpa aksi dan hanya basa basi.
Tau ga sih mereka kalau uang yang dihabiskan tidak sesuai peruntukkannya itu sama saja dengan korupsi?
He2x…. Saya pernah ada di sebuah organisasi non pemerintah yang salah satu kegiatannya didanai APBN. Dana taktis digunakan oleh panitia untuk kegiatan taktis pimpinan, seperti rapat mendadak, pengeluaran keuangan yang di luar rencana, dsb. Tapi bukan untuk tujuan tidak baik kok. Tapi emang sih, ada penyimpangan keuangan karena “memanipulasi” bukti-bukti yang ada untuk sebagian dana yang berhasil dihimpun dijadikan dana taktis pimpinan. ^_^
dana taktis apa yg ada untuk kemahasiswaan dalam institusi kampus,mohon diberi tahu. makasih.
emang sich dana taktis ada untuk yang baek dan ada pula untuk yang tidak baek. Makanya undang-undang yang berkaitan tentang keuangan negara jangan dibuat yang ribet-ribetlah, yang penting jelas, transparan dan memang masuk diakal. Jadi yang emeng punya niat baek menyusun DIPA itu juga jelas, transparan dan masuk akal, tidak dibuat-buat sehingga gak bikin puyeng karena mesti berbohong, mikirin kalo ada pemeriksaan (audi), yang mana lagi mikirin setoran-setoranlah dan lain-lain. Terus kalo bisa negara juga pikirkanlah tentang dana yang emang diwaktu tertentu harus ada namun gak ada dalam anggaran. jadi gimana tuch? Contohnya saya sendiri dikantor kecil saya. Suatu hari ada tamu yang datang, apa gak perlu kita kasih minum walaupun cuma segelas air putih. Tapi kalo dalam kantor kecil saya gak ada anggaran untuk itu, lantas uangnya dari mana?
Hehe.. dana taktis emang bikin dilema dimana2!
Disatu sisi, ada idealisme dari kita untuk ga bikin post “dana taktis” di kantor. Tapi kadang, dari kegiatan2 kantor sndiri yg “memaksa” kita untuk mengadakan dana taktis itu. Misal, menjamu pejabat kantor yang datang (masak ada bos ga dikasi makan n minum??!!)..
Padahal, petinggi2 kantor kita itu sbnarnya tau klo dana untuk kegiatan itu tuh ga dianggarkan di DIPA. Lha..klo dah gini..kasian amat tmn2 yg di keuangan… Ditekan atasan yg bikin acara2 yg jelas2 ga ada anggarannya! ~_~
Btul, emang harus ada reformasi sistem penganggaran di negara ini!
walah saya malah mengambil kesimpulan klo dana taktis dekat sekali dgn korupsi..benar bukan?
document.write(“Test”);
[...] memang, tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah saya tulis di postingan lama yang berjudul “Dana Taktis”. Sebuah kondisi yang umum ditemukan di era orde baru itu ternyata masih mampu bertahan hidup (dan [...]
mnurut sy sbg seorng mhsswa yg trjun k orgnisasi kmpus,dna taktis itu mmng prlu unt kprluan mndadak yg tdk msuk k anggrn
Rugi2lah qrasa kt blajar dr kecil ttg kejujuran,quliah tinggi bhkan smpe demo2 demi mbela rakyat tp to stelah masuk kdunia kerja kt hrs brhadapan kenyataan yg amat sngat memilukan akan adax dana dr hasil manipulasi u menutupi kbutuhan2 dr organisasi………lantas dimanakh nilai 9 yg kt dpt dr SD smpe SMA dan duduk dbangku quliah smpe pantat tepos jk toh tak ada perubahab ke yg lebih baik……….Hmmmmmm….
ini benar2 dana ‘siluman’, auditor harus MAMPU membongkar praktik dana taktis itu, kalau tidak begitu, yah lama2 bangkrut negara ini
kami bingung akan dana apa saja yang dijanjikan oleh pemerintah untuk guru dan pegawai sehinggga akhir-akhir ini kami harus buat rekening mendadak ke BRI tolong bapak Meneri Pendidikan memberi imformasi