Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Oktober, 2007

Gak nyangka, waktu coba search di google, ternyata sudah amat banyak orang yang menggunakan istilah “Mat Indon” (Indonesia) dan “Malingsia” (Malaysia). Orang Indonesia yang gak suka dengan sebutan “Mat Indon” yang diberikan oleh Malaysia membalasnya dengan menyebut Malaysia sebagai “Malingsia”, yang kalau pakai logat Batak samalah mungkin dengan cercaan “Maling Kau!”… 😛

Sepertinya cukup beralasan dan tepat juga penggunaan istilah “Malingsia” ini, apalagi sudah beberapa kali ini rakyat Indonesia memang pernah dan masih terus harus merasa keki dengan tindak-tanduk yang dianggap congkak dan berlebihan dari negara tetangga yang tak terlalu besar ini, yang dahulu pernah mau diganyang oleh rezim Soekarno: pencaplokan Sipadan dan Ligitan, pamer kekuatan di blok Ambalat, penyiksaan RELA (pREman meLAyu) terhadap orang Indonesia yang dikira atau dituduh pendatang haram, dan yang masih hangat pengakuan atas lagu Rasa Sayange, yang saat ini muncul ke permukaan dan menjadi polemik yang hingar bingar.

Nadanya sih perseteruan ini masih akan terus bersambung, dan bisa jadi sejarah akan berbalik; kalau dulu Soekarno yang teriak “ganyang Malaysia!”, jangan-jangan beberapa tahun ke depan gantian si Datuk yang ganti berteriak “Gantung Indonesia!”… 😀

Sebagai jaga-jaga, ada baiknya mulai sekarang Indonesia harus membekali para TKW dengan ilmu dan pengetahuan intelijen, supaya bisa merangkap jadi mata-mata, biar kita gak kalah “telak” terus-terusan sama Malaysia!

Read Full Post »

Press release dari Wetlands International, yang direlease di United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-FCCC) 2006 Summit di Nairobi pada bulan November 2006, ternyata membuat “gerah” beberapa peneliti Indonesia, salah duanya adalah peneliti dari BPPT dan BMG, sehingga perlu untuk mengadakan press release “tandingan” untuk menepis temuan hasil investigasi Wetlands International (WI) dan Delft Hydraulics (DH) tersebut. Adapun hasil temuan dari WI dan DH yang membuat mereka perlu untuk merasa “gerah” adalah karena Indonesia ditempatkan pada urutan ke-3 negara emitor karbon, jika emisi karbon dari lahan gambut yang mengalami degradasi dan terbakar diperhitungkan. Normalnya, jika kerusakan lahan gambut tidak diperhitungkan, Indonesia akan berada pada peringkat ke-21, begitu kata press release yang mereka keluarkan.

Saat ini, berdasarkan Protokol Kyoto, emisi dari lahan gambut memang termasuk yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan emisi gas rumah kaca. Hasil studi dari WI dan DH ini sendiri sebenarnya memiliki tujuan untuk menyadarkan para pengambil keputusan bahwa kerusakan lahan gambut, terutama di Asia Tenggara, adalah persoalan yang harus mendapat perhatian serius mulai saat ini karena potensinya dalam menyumbang gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer sangat besar. Menurut hasil studi mereka, total emisi CO2 dari lahan gambut saat ini adalah 2000 juta ton per tahun atau setara dengan 8% emisi global akibat pemakaian/pembakaran bahan bakar fosil. Dan dari jumlah itu ternyata 90% nya dinyatakan berasal dari Indonesia, dan itulah yang mendongkrak Indonesia menjadi emitor karbon ke-3 di dunia (Hooijer et al., 2006).

Kalau menurut saya, hasil temuan ini bisa jadi akan memukul “telak” pemerintah Indonesia yang ternyata telah gagal dalam merawat dan mempertahankan lahan gambutnya, yang mempunyai potensi yang sangat besar sebagai penyimpan GRK, penyimpan air, dan memiliki kekayaan biodiversity yang tinggi. Selain itu, temuan ini juga akan memukul “KO” negara-negara maju yang saat ini sedang getol-getolnya menjalankan program energi alternatif yang ramah lingkungan bernama “bio-fuel” dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit.

Menurut WI, program “energi ramah lingkungan” ini ternyata telah meningkatkan jumlah permintaan minyak kelapa sawit dan punya andil yang sangat besar dalam merusak lahan gambut di Asia Tenggara. Siapa coba yang tidak tergiur dengan permintaan minyak kelapa sawit yang membludak? Di Indonesia, sekitar 27% kelapa sawit ditanam di lahan gambut. Untuk bisa mengubah lahan gambut menjadi kebun kelapa sawit, terlebih dahulu perlu dilakukan pengeringan lahan hingga ketebalan 70 cm, dan proses pengeringan ini akan melepaskan CO2 ke atmosfer (menurut WI sekitar 632 juta ton per tahun). Lebih parah lagi, pengeringan ini juga akan mengakibatkan lahan gambut menjadi semakin mudah terbakar. Akibat dari terbakarnya lahan gambut ini, jumlah CO2 yang terlepas ke atmosfer akan semakin besar pula (menurut WI, dari tahun 1997 hingga 2006 rata-rata emisi CO2 akibat terbakarnya lahan gambut mencapai 1400 juta ton per tahun).

Jika kita telaah lebih lanjut, fenomena ini sama persis dengan kasus meningkatnya permintaan udang (di jaman dulu) yang akhirnya merusak hutan bakau di Indonesia karena diubah menjadi tambak, demi memenuhi kebutuhan pasar luar negeri (Jepang dan Eropa). Akibatnya, orang-orang yang tak bersalah (beserta anak cucunya) lah yang kena getahnya; terhantam gelombang tsunami dan badai karena hilangnya vegetasi pelindung pantai ini, dan merosotnya hasil tangkapan nelayan tradisional karena rusaknya hutan bakau, tempat dimana ikan mendapatkan makanan dan berbiak. Makanya jangan heran jika Jepang, sebagai negara yang permintaan udangnya sangat besar, punya banyak program penanaman kembali hutan bakau di Indonesia. Bisa jadi mereka punya rasa bersalah dan penyesalan yang tinggi karena telah ikut ambil bagian (secara tak langsung) dalam merusak hutan bakau di Indonesia.

Menanggapi press release “tandingan” yang dilakukan oleh BPPT, secara pribadi saya kurang sepaham dengan bantahan mereka (para pakar dari BPPT dan BMG) terhadap hasil studi ini. Dalam laporannya, WI dan DH menyebutkan ada beberapa sumber “ketaktentuan” dalam studi mereka (yaitu data masukan, hubungan antara pengeringan dan emisi CO2, dan tren dan proyeksi) yang bisa jadi berpengaruh cukup signifikan terhadap hasil yang didapatkan. Artinya, mereka mengakui bahwa pendekatan mereka memang masih belum sempurna dan masih perlu banyak studi lanjutan yang harus dilakukan. Dari hasil press release “tandingan” yang saya baca di Kompas 29 September 2007, disebutkan bahwa inventarisasi emisi GRK oleh lembaga berwenang di Indonesia masih terpisah-pisah dan belum lengkap. Jadi, daripada langsung menepis temuan WI dan DH, apalagi dengan data yang juga belum lengkap betul, akan lebih baik kalau kita bisa saling menggunakan data dan studi yang ada untuk “memperbaiki” hasil pendekatan yang telah dilakukan oleh WI dan DH tersebut, dan tidak perlu pula dengan cara yang terlalu tergesa-gesa.

Yang lebih penting dari itu, ayo kita belajar dari pengalaman masa lalu kita. Ingat, hutan kita jadi gundul karena dengan penuh nafsu berusaha memenuhi permintaan kayu dan rotan dari luar negeri yang terus meningkat. Akibatnya, hujan sedikit saja banjir dimana-mana. Hutan bakau kita pun jadi gundul karena dengan penuh nafsu berusaha memenuhi permintaan udang dari luar negeri. Akibatnya, tak ada lagi benteng hijau penahan gelombang, abrasi dimana-mana, dan tangkapan ikan nelayan pun jauh menurun. Sekarang kita pun masih dengan penuh nafsu berusaha memenuhi permintaan minyak kelapa sawit dari luar negeri untuk program energi ramah lingkungan “bio-fuel” negara-negara maju dengan mengorbankan lahan gambut kita. Akibatnya, kena kemarau sedikit saja langsung kekeringan, sementara itu kebakaran hutan pun makin mudah terjadi, El-Nino pula yang kita salahkan.

Link sumber bacaan:
1. BPPT adakan jumpa pers tentang emisi karbon di Indonesia.
2. Indonesia menepis tuduhan, dibentuk tim inventarisasi GRK.
3. Indonesia the 3rd largest carbon emitter.
4. Indonesia bukan emiter karbon.
5. Is Indonesia the third largest greenhouse gas polluter?
6. Website Wetlands International.

Read Full Post »