Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘opinion’ Category

IMG_20171205_110226_HDR

Kondisi TPS di Muara Angke

Awal Desember 2017 kemarin saya sempat ikut survey pendahuluan sampah domestik di sekitaran Muara Angke dan Waduk Kali Adem. Ceritanya, dalam rangka mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang terangkut ke Teluk Jakarta melalui Kali Adem, BNI akan memfokuskan salah satu program CSR-nya dengan menerapkan teknologi yang sudah dikaji oleh BPPT. Survey pendahuluan ini sendiri dilakukan dengan melibatkan KKP, BPPT, dan SKPD setempat.

Kegiatan survey dimulai dari Pasar Ikan Muara Angke, kemudian dilanjutkan ke Kampung BNI untuk perikanan di Muara Angke, Waduk Kali Adem, dan TPS Muara Angke. Karena surveynya tentang sampah, apalagi di kawasan pesisir, maka sudah bisa diduga seperti apa baunya yang luar biasa. Saking kuatnya, aroma sampah bisa menempel di pakaian dan juga bulu hidung, kombinasi antara bau ikan asin, sampah busuk, dan keringat ­čÖé

Urusan kawasan pesisir DKI Jakarta dan sampahnya memang cukup rumit dan kompleks. Di kawasan ini banyak sekali kawasan permukiman kumuh yang ilegal. Konon masyarakat yang menempati kawasan tersebut sengaja membuang sampah di tepi sungai atau pesisir agar jumlah daratan yang dapat mereka okupasi bertambah.

Urusan sampah yang harusnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam pengelolaannya sering mengalami jalan buntu di kawasan ini. Belum lagi urusan limbah cair domestik, kegiatan industri ikan asin skala rumah tangga, dan juga pasar ikan. Jadi, meskipun teknologi, program dan rencana kerja sudah ada, bukan berarti dapat segera diimplementasikan dengan mudah. Ada banyak sekali urusan non-teknis yang menjadi kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan satu persatu.

IMG_20171205_102226_HDR

Para petugas sedang mengumpulkan sampah yang terkumpul di Waduk Kali Adem

Dan hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang perduli untuk menjadikan DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi. PR besar buat kita semuanya.

Iklan

Read Full Post »

Jakarta dan Banjir

Apakah Jakarta bisa terbebas dari banjir? Ini adalah sebuah pertanyaan menarik, sama menariknya dengan pertanyaan: “Apakah Jakarta bisa terbebas dari macet?”┬áKalau pertanyaan ini diajukan ke para “Ebiet G. Ade-isme”, bisa jadi jawabannya adalah “coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang!”.

Banjir dan macet adalah 2 isu seksi yang selalu muncul menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Dan semua calon yang bertarung di Pilkada selalu yakin bisa membuat DKI Jakarta bebas dari banjir dan macet! Mungkin tidak cukup realistis, tapi jawaban seperti itulah yang selalu diharapkan oleh hampir semua penduduk DKI Jakarta.

Hingga gubernur dan wakil gubernur yang sekarang, sepertinya gebrakan yang cukup signifikan, cepat, dan terencana yang sukses dilakukan dan mampu meminimalkan banjir dan memperpendek waktu genang di DKI Jakarta terjadi di era Jokowi-Ahok yang kemudian dilanjutkan oleh Ahok-Djarot. Sayangnya, setelah kondisi “minim banjir dan genangan” itu, masa awal kepemimpinan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur baru di 2017 harus dimulai dengan banjir dan genangan kembali. Untungnya masih ada “cuaca ekstrim” yang bisa dijadikan kambing hitam. Padahal prediksi cuaca (ekstrim) yang dikeluarkan oleh BMKG dilakukan secara rutin dan disebarkan melalui berbagai media sosial dan media massa minimal sehari sebelumnya. Jadi mestinya sudah mencukupi untuk bisa menyusun langkah antisipasi atau mitigasi.

Banjir di DKI Jakarta memang sulit untuk dihilangkan, tetapi sangat mungkin untuk diminimalisir. Normalisasi dan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan waduk, pengurangan laju penurunan tanah, perluasan daerah resapan air, penataan permukiman ilegal, peninggian tanggul sepanjang aliran sungai dan di sepanjang pesisir, pengelolaan rumah pompa banjir adalah beberapa cara ampuh yang dapat dan harus dilakukan untuk meminimalisir banjir tersebut. Masalahnya, untuk melakukan itu semua, kita tidak bisa hanya mengandalkan gubernur dan wakil gubernur saja, sementara kita masih tanpa beban membuang sampah sembarangan, membangun di area yang tidak seharusnya ada bangunan, merusak lingkungan, dll. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan semua cara tersebut juga tidak sedikit.

Jadi, menjadikan Jakarta sebagai ibukota yang minim banjir adalah pekerjaan rumah kita semua..

Read Full Post »

Pasca-dilantiknya Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, berita tentang penolakan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta santer menjadi berita utama di beberapa media massa. Bahkan, bukan hanya itu, petisi-petisi yang menolak reklamasi pun silih berganti bermunculan dan terus berlanjut hingga saat ini. Ada salah satu hal yang menarik ketika membahas reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu banyak yang mengaitkannya dengan banjir air pasang (rob) dan pencemaran.

IMG_20171205_102355_HDR

Waduk Kali Adem yang setiap harinya menerima limbah domestik rumah tangga

Saat supermoon pekan lalu (5 Desember 2017), sebagian pantura Jakarta terkena banjir pasang (rob) akibat tinggi muka air lebih tinggi daripada tanggul pesisir yang ada saat ini. Akibatnya, air laut meluap melampaui tanggul dan merendam kawasan yang permukaan tanahnya semakin rendah karena tingginya laju penurunan tanah (land subsidence). Sementara itu, Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) masih belum rampung dan sempat “terganggu” akibat adanya Proyek Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta.

Pencemaran di Teluk Jakarta adalah lagu lama yang “abadi”. Hampir belum ada gerakan signifikan atau program yang berkesinambungan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan pencemaran yang sudah kasat mata dan banyak dibahas dalam penelitian-penelitian ilmiah dengan segudang buktinya. Bahkan Program Kali Bersih (Prokasih) yang sudah dicanangkan sejak 1989 pun belum menunjukan hasil yang signifikan hingga saat ini, meskipun di tahun 1995/1996 DKI Jakarta pernah meraih penghargaan sebagai propinsi terbaik yang melaksanakan Prokasih.

Menurut Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Heru Waluyo, sumber pencemar terbesar di Teluk Jakarta adalah dari limbah domestik rumah tangga. Jumlahnya untuk limbah organik adalah 10.875.651,69 ton sedangkan limbah anorganiknya adalah 9.766.670,00 ton. Jika dibandingkan dengan limbah yang bersumber dari kegiatan industri, ternyata jumlah limbah domestik jauh lebih besar. Menurut data yang ada, limbah organik dari kegiatan industri adalah 52.862,75 ton, sedangkan limbah anorganiknya 24.446,06 ton (greeners.co, 11 Desember 2017). Luar biasa kan?

Hal yang menarik ketika membahas tentang Teluk Jakarta adalah keberadaan 13 sungai yang bermuara di teluk ini. Sungai-sungai ini, yang juga berfungsi sebagai  sewage (comberan) yang mengalirkan limbah domestik rumah tangga dan terusan atas drainase-drainase yang ada di perkotaan, memberikan pengaruh yang signifikan pada semakin menurunnya kualitas air dan meningkatnya laju sedimentasi. Dalam postingan saya sebelumnya, pernah dibahas tentang jumlah sampah yang mengalir ke Teluk Jakarta dari ketiga belas sungai ini, meskipun jumlahnya masih simpang siur.

Ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, kegiatan untuk menjaring sampah-sampah di sungai agar tidak terangkut ke Teluk Jakarta cukup signifikan dilakukan dan terbukti mampu menurunkan jumlah sampah yang ada di Teluk Jakarta. Sayangnya jumlah sampah yang dibuang ke sungai secara umum tidak berkurang, bahkan cenderung terus bertambah. Rupanya kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah perlu terus dibangun, dan mungkin masih memerlukan waktu hingga puluhan atau belasan tahun lagi agar dapat menjadi sebuah kebiasaan baru. Belum lagi, sampai saat ini pun sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih terbilang “primitif”, jauh tertinggal dari kota-kota metropolitan atau megapolitan lainnya di dunia.

Lalu apa hubungan antara rob dan pencemaran ini dengan reklamasi 17 pulau? Ada beberapa hal yang menurut saya harus dikritisi. Pertama adalah hal yang terkait dengan tata letak dan bentuk/desain 17 pulau reklamasi serta peraturan-peraturan yang mengatur jarak antar pulau dan jarak antara pulau dengan mainland. Apalagi untuk pulau-pulau reklamasi yang berdekatan dengan muara-muara sungai dan objek-objek vital serta akses bagi masyarakat pesisir. Jarak-jarak ini perlu diatur dengan data teknis yang sangat lengkap dan tidak bisa dibuat secara serampangan oleh otoritas yang berwenang karena akan secara signifikan mempengaruhi pola sirkulasi arus laut dan dinamika oseanografi di Teluk Jakarta dan sekitarnya. Sebagai contoh, Pulau C dan D yang berdekatan dengan muara sungai dan kawasan lindung dan hutan bakau tentu perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pendangkalan yang dapat mengakibatkan suplai air ke kawasan mangrove terganggu. Atau Pulau G yang berdekatan dengan PLTU/PLTGU Muara Karang yang mengganggu sirkulasi limbah air hangat dan juga sirkulasi air laut yang digunakan untuk pendingin.

Hal kedua yang perlu dikritisi adalah yang berhubungan dengan peruntukan pulau reklamasi dan fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan peruntukan tersebut. Saat ini, akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan, sebagian besar wilayah DKI Jakarta telah mengalami penurunan tanah dan pembentukan pulau-pulau reklamasi akan berpotensi meningkatkan penggunaan air tanah. Artinya, laju penurunan tanah di DKI Jakarta berpotensi untuk terus bertambah secara signifikan pascareklamasi dan hal ini bertentangan dengan semangat NCICD. Kalaupun kebutuhan air di pulau-pulau reklamasi akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas sejenis reverse osmosis (RO), maka limbah brine water dari RO juga harus diperhatikan dengan seksama. Belum lagi analisis kebutuhan untuk instalasi pengolah air limbah (IPAL) bagi limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga dan perkantoran yang ada di 17 pulau tersebut.

Hal ketiga yang perlu dikritisi adalah kebutuhan akan akses bagi mereka yang tinggal dan bekerja di pulau reklamasi tersebut. Belajar dari kasus pulau G, menyusul dengan mulai terbentuknya pulau, ternyata kemudian ada usulan untuk membangun jembatan dari pulau tersebut ke mainland yang di dalam kajian ANDAL sebelumnya tidak dibahas sama sekali. Kebutuhan ini baru dibahas kemudian ketika pihak yang berwenang meminta pengulangan atas kajian ANDAL sebelumnya. Keberadaan jembatan ini tentu saja akan signifikan mempengaruhi pola gelombang dan arus laut serta kegiatan masyarakat nelayan yang berada di sekitarnya.

Hal keempat yang juga tak kalah penting untuk dikritisi adalah material urug yang digunakan. Darimana saja material urug tersebut diambil dan apakah pengambilan material urug itu tidak secara signifikan mengganggu kondisi lingkungan?

Sebagai penutup, saya cenderung mengusulkan kegiatan reklamasi 17 pulau harus ditinjau ulang. Pulau reklamasi di Teluk Jakarta menurut saya masih mungkin untuk diwujudkan, namun jumlah dan tata letaknya harus dikaji ulang dengan sangat seksama. Ada negara yang sukses dan ada juga negara yang gagal dalam pengelolaan lingkungan pesisir, pengendalian laju penurunan tanah, dan pelaksanaan reklamasi yang bisa dijadikan rujukan bagi kita semua, jadi mengapa kita tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut?

 

Read Full Post »

Drama Reklamasi

Seperti dugaan saya sebelumnya, isu pulau reklamasi ternyata semakin hangat, terutama pasca-dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru. Semakin hangatnya isu reklamasi ini tidak lepas dari janji semasa kampanyenya gubernur dan wakil gubernur baru untuk menghentikan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

Bak sebuah adegan kejar-kejaran, sebelum pelantikan mereka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengambil keputusan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G. Keputusan ini dibuat pasca-ditolaknya kasasi ke MA yang diajukan oleh LSM Kiara dan WALHI (Tempo.co 8 Oktober 2017), perbaikan AMDAL, dan disepakatinya solusi teknis atas terganggunya sirkulasi pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

Lalu, apakah reklamasi Pulau G memang sudah layak untuk dilanjutkan dan semua pihak yang berkepentingan sudah punya satu pendapat bulat? Kita tunggu saja episode berikutnya. Yang jelas, diskusi dan wacana yang muncul ke permukaan semakin panas. Bahkan Presiden RI yang mantan Gubernur DKI dan pernah menandatangani Pergub DKI Jakarta no. 146 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sudah ikut berpolemik.. ­čśÇ

Read Full Post »

Berikut ini adalah infografis yang khusus menyoroti pulau reklamasi C, D, dan G dan usulan rekomendasi untuk meminimalkan dampak ke lingkungan.

Btw, khusus untuk Pulau G, keberadaan PLTU/PLTGU beserta sistem sirkulasi limbah air hangatnya saja sudah memberikan beban ke perairan yang ada di situ, lha koq ini malah mau ditambah..

infografis_reklamasi_pulau_cdg

Read Full Post »

Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan seperti biasa, sesuai dengan tradisi, kegiatan mudik akan menjadi agenda utama mayoritas masyarakat Indonesia. Semoga saja di tahun ini “Tragedi Brexit” yang dianggap enteng Menteri Perhubungan kala itu tidak terjadi lagi.

Nah, ngobrolin tentang hari raya keagamaan, Pemerintah Indonesia sejak 2002 punya kebijakan tentang cuti bersama, demi menyiasati hari kejepit nasional atau harpitnas supaya tidak dimanfaatkan oleh para PNS untuk ngebolos. Dengan adanya kebijakan cuti bersama ini, maka para pegawai diwajibkan untuk cuti bersama-sama, dan cuti ini bersifat mengurangi hak cuti pegawai yang ada.

Semakin kesini, kebijakan cuti bersama ini ternyata membuat hak cuti pegawai dibelenggu. Mau tidak mau, pegawai diwajibkan mengambil cuti di tanggal-tanggal yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hari cuti bersama. Lalu, khusus untuk cuti bersama Idul Fitri, ternyata ada kebijakan tambahan tentang kuota jumlah pegawai yang boleh mengambil hak cuti menyambung waktu cuti bersama Idul Fitri.

Jadi, kalau sebelum tahun 2002 saya masih bisa mengambil hak cuti saya yang 12 hari semuanya atau setengahnya di Hari Raya Idul Fitri supaya mudiknya bisa santai dan waktu tinggal di kampung halaman bisa lebih lama, sekarang hal itu sulit untuk terjadi. Hanya 5% pegawai yang boleh mengambil hak cutinya menyambung cuti bersama yang sudah ditetapkan, sementara 95% pegawai lainnya wajib untuk masuk kerja kembali setelah masa cuti bersama usai.

Jadi, kalau sekarang arus mudik lebih gila-gilaan kepadatannya, mungkin salah satu penyebabnya ya karena belenggu cuti bersama ini. Bagusnya sih dihilangkan saja kebijakan cuti bersama. Biarkan kita memanfaatkan hak cuti kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada pegawai yang memanfaatkan harpitnas untuk membolos, ya mereka saja yang disikat, jangan kita yang harus disuruh cuti berjamaah..

Read Full Post »

Masih tentang reklamasi di Teluk Jakarta, berikut saya share salah satu laporan teknis yang pernah saya susun terkait reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, semoga bermanfaat.

https://www.researchgate.net/publication/315805865_Laporan_Teknis_Bidang_Hidrodinamika_dan_Geomorfologi_Tim_Kajian_Kegiatan_Reklamasi_Balitbang_KP_Simulasi_Model_Hidrodinamika_dan_Dispersi_Termal_di_Teluk_Jakarta_Pra-_dan_Pasca-reklamasi_17_Pulau

 

Read Full Post »

Older Posts »