Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Mei, 2007

Rokhmin Hood

rokhminhood_small.jpg

Sumber inspirasi: berita “Bagi-bagi Dana DKP, Rokhmin Dijuluki Rokhmin Hood” (detik.com)

Read Full Post »

Protap Pengamanan Presiden

Berikut adalah Protap (Prosedur Tetap) Pengamanan Presiden di jalan raya:

  1. Kalau ada vorijder dengan sirine meraung-raung lewat, rakyat para pemakai jalan diharuskan minggir dan memperlambat laju kendaraannya untuk memberikan kesempatan rombongan Presiden lewat.
  2. Kalau ternyata ada rakyat pemakai jalan yang bandel dan tidak mau meminggirkan dan memperlambat laju kendaraannya, maka petugas/aparat punya hak untuk memukuli rakyat pemakai jalan yang bandel tersebut!

Sekarang gimana kalau misalnya rakyat bikin Protap “Kesejahteraan Rakyat” sbb:

  1. Selama masa jabatannya, Presiden beserta para pembantunya punya kewajiban untuk mengatur adminsitrasi dan penyelenggaran negara sebaik mungkin agar dapat terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera.
  2. Kalau ternyata Presiden beserta para pembantunya tidak mampu menjalankan tugas yang diembannya tersebut, maka rakyat punya hak untuk ….. (gak berani nulisnya, takut dituduh menghina Presiden dan dipukuli aparat sampai babak belur).

Untungnya rakyat Indonesia baik-baik, gak seperti para aparat pemerintah yang suka main gebuk. Coba kalau suka main gebuk juga, gak kebayang deh gimana babak belurnya mereka yang gagal menjalankan kewajibannya menyejahterakan rakyat…

Sumber inspirasi: berita di detik.com dengan judul “Nekat Ikut Konvoi SBY, Eko Babak Belur Dipukul Aparat”.

Read Full Post »

non_bajeter.jpg

Read Full Post »

Saya kurang tahu, sebenarnya apa yang sudah dikerjakan BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) sehingga bencana gelombang besar yang terjadi hampir di seluruh daerah pantai yang menghadap ke Samudera Hindia tidak mendapat perhatian untuk diberi peringatan dini.

BMG, dalam berita yang saya baca di ANTARA News dengan judul “Gelombang Pasang Landa Pantai Aceh hingga Bali” hanya berkomentar bahwa gelombang pasang yang terjadi Pantai Selatan dan Utara pulau Jawa merupakan fenomena alam biasa yang terjadi akibat akumulasi “alun” atau hembusan angin yang terjadi di lokasi lain (swell) yang biasa terjadi pada pergantian musim. Saya pikir kalau hanya berkomentar seperti itu, gak perlu juga ada BMG. Harusnya BMG, sebagai badan yang bertanggung jawab dan diberi tugas untuk memberikan informasi cuaca, bisa memberikan yang lebih dari itu yaitu perkiraan yang didasarkan pada hasil perhitungan dan juga interpretasi terhadap data yang ada. Lebih bagus lagi kalau BMG punya sistem peramalan dengan resolusi yang lebih tinggi, apalagi untuk perairan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan barat Sumatera yang memang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia.

Sekarang mari kita tengok situs http://www.stormsurf.com/page2/links/indiwam.shtml. Di situs ini kita dapat mengakses hasil perkiraan tinggi dan arah gelombang untuk Samudera Hindia berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Amerika. Informasi dalam bentuk gambar yang diberikan cukup informatif dan mudah dicerna, tinggal mengubah satuan feet yang biasa mereka gunakan untuk tinggi gelombang dengan meter, satuan yang biasa kita pakai.

Berikut adalah contoh gambar hasil perkiraan yang dilakukan oleh Kantor Oseanografi milik Angkatan Laut Amerika Serikat (yang bisa diakses melalui situs tersebut) untuk tanggal 21 Mei 2007, pukul 00.00 GMT yang menunjukkan masih besar peluang terjadinya gelombang di atas 3 meter di sebagian pantai barat Sumatera dan selatan Jawa (warna kuning dengan kisaran tinggi gelombang 8 s.d. 10 feet atau setara dengan 2,5 s.d. 3 meter). Harusnya BMG (atau mungkin lembaga lain seperti Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut) bisa membuat juga hasil perkiraan seperti ini, tentunya dengan skala yang lebih detail lagi.

bli6.jpg

Memang sih dalam berita lain yang berjudul “Gelombang Pasang juga Terjang Meulaboh, Ribuan Warga Mengungsi” di ANTARA News, BMG sempat memberikan peringatan:

Sebelumnya pihak Badan Meteorogi dan Geofisika Bandara SIM Blang Bintang telah mengingatkan masyarakat di pesisir pantai barat dan selatan Nanggroe Aceh Darussalam untuk meningkatkan kewaspadaan mereka karena sewaktu-waktu akan terjadi gelombang besar, angin kencang diserta hujan dengan intensitas tinggi

Hanya saja, penggunaan kata “sewaktu-waktu” yang rentang waktunya tidak fokus dalam urusan peringatan dini jelas memberikan efek waspada yang kurang kuat kepada masyarakat. Coba kalau BMG mau meniru iklan sebuah acara di TV: “Jangan lupa, catat tanggal mainnya! tanggal sekian jam sekian hanya di … !” pasti masyarakat jadi lebih care kan? Tapi memang supaya bisa begitu ya harus punya peralatan dan kemampuan. Tapi masa sih BMG yang sejak jaman kumpeni berkuasa sudah ada cikal bakalnya masih nggak bisa juga bikin perkiraan yang semakin kesini semakin bagus hasilnya? Apa kata dunia kalau begitu?

Read Full Post »

Dalam sebuah milis yang saya ikuti, seorang anggotanya mengirimkan sebuah artikel dari Republika dalam tajuk Fikih Mawaddah yang menyinggung tentang pro-kontra kebolehan memukul istri yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Membaca artikel tersebut, ada satu kata, yaitu “fatwa”, yang saya kira kurang tepat untuk digunakan di dalam artikel tersebut. Saya sendiri kurang tahu, apakah kata “fatwa” yang digunakan itu merupakan pendapat orang lain yang coba diungkapkan oleh sang penulis, atau malah sang penulis sendiri yang memang menganggap apa yang tertulils dalam An-Nisa ayat 34 sebagai sebuah “fatwa”? Selain kekurangsregan saya dengan penggunaan kata “fatwa”, ada bagian lain yang saya kira agak cukup “mengganggu”, yaitu ikhtisar yang ada di akhir artikel tersebut, terutama pada poin ke-3 dan ke-4.

Buat saya pribadi, kata “memukul” yang ada dalam ayat tersebut bukanlah sebuah pertanda bahwa Islam mengijinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terutama kalau kita mau memahami bunyi ayat tersebut sebagai sebuah bahasa hukum, sebuah aturan dalam hukum Islam. Ada 2 alasan yang melatarbelakangi saya untuk memahami ayat ini sebagai sebuah aturan dalam hukum Islam. Alasan pertama, kandungan Al-Quran, kalau kita pilah-pilah, dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti sejarah, hukum, ilmu pengetahuan, masalah ibadah, dll. Alasan kedua, bahasa hukum biasanya memiliki beberapa kaidah, diantaranya: (a) ada pelanggaran dan sanksinya, (b) bersifat ketat, dan (c) bagi pihak pertama ia berfungsi sebagai dasar yang legal untuk mengambil tindakan (menerapkan sanksi) dan bagi pihak kedua ia memiliki fungsi perlindungan (dari sanksi yang tidak sesuai).

Untuk alasan pertama, sepertinya tidak perlu dibahas ulang di sini karena sudah sering dibahas dalam banyak ceramah atau kutbah. Selain itu di negara Indonesia UU No.1/1974 tentang perkawinan dalam Islam juga telah mengadopsi aturan-aturan tentang perkawinan yang ada dalam Al-Quran dan termasuk yang diajarkan di Fakultas-Fakultas Hukum. Selain itu, di Nangro Aceh Darussalam pun saat ini sudah mulai diterapkan aturan-aturan yang didasarkan kepada Al-Quran.

Untuk alasan kedua, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana sebagai berikut:

Di Hamburg ada sebuah aturan dari HVV (perusahaan pengelola transportasi umum) bahwa setiap penumpang transportasi umum yang kedapatan naik angkutan tanpa memiliki tiket yang syah (penumpang gelap) akan dikenai denda sebesar 40 Euro.

Poin (a) dari alasan kedua saya kira sudah cukup jelas dan tertulis eksplisit di peraturan tersebut; pelanggarannya adalah tidak memiliki tiket yang syah dan sanksinya adalah denda sebesar 40 Euro. Peraturan ini bersifat ketat (poin (b)) artinya bahwa kalau kita sebagai penumpang memiliki tiket yang syah, maka pihak HVV tidak punya hak untuk mendenda kita, apapun alasannya. Demikian juga sebaliknya, HVV berhak untuk mendenda kita 40 Euro karena kita tidak memiliki tiket yang syah ketika sedang menaiki transportasi umum mereka. Poin (c) adalah bagian yang menarik untuk dibahas lebih rinci terutama pada bagian “bagi pihak kedua ia memiliki fungsi perlindungan (dari sanksi yang tidak sesuai)”. Untuk membahas poin (c) ini secara lebih rinci, marilah kita lihat dua kasus berbeda berikut ini:

  • Seandainya pada sebuah pemeriksaan ternyata kita tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan tiket yang syah, dan kemudian petugas mendenda kita dengan denda sebesar 100 Euro, maka meskipun terbukti bersalah kita punya hak untuk menolak denda sebesar itu karena denda yang seharusnya kita bayar hanya sebesar 40 Euro.
  • Seandainya kita memiliki tiket yang syah dan ternyata petugas tetap mendenda kita sebesar 40 Euro, maka kita pun punya hak untuk menolak denda tersebut karena kita memang tidak melanggar aturan yang ada.

Nah sekarang mari kita coba lihat bunyi dari surat An-Nisa ayat 34 tersebut:

“… Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka…”.

Pelanggaran oleh istri yang akan dikenai sanksi pada ayat ini adalah ketika ia “nusyuz” dan sepemahaman saya, para ahli tafsir sudah sepakat bahwa sanksi yang diberikan kepada istri yang “nusyuz” adalah bertahap dan bukan sekaligus.

Berdasarkan pada 2 contoh kasus yang saya berikan di bagian ilustrasi, maka kalau misalnya istri masak dan masakannya ternyata gosong dan kemudian suami langsung memukul istri, maka sebagai istri dia punya hak untuk “memperkarakan” suaminya karena “memasak dan ternyata masakannya gosong” itu bukan bagian dari “nusyuz”. Lalu kalau misalnya seorang istri memang melakukan “nusyuz” dan kemudian suami langsung memukulnya, maka dia pun punya hak untuk “memperkarakan” sang suami karena mengacu pada ayat di atas, sanksi pertama yang harus diterima si istri adalah nasehat, bukan pukulan. Jadi, meskipun ada kata “memukul” dalam ayat tersebut, perlindungan yang diberikan kepada para istri dari keberingasan/kesewenang- wenangan suaminya sangat tegas dan ketat di sini. Artinya, kalau kita bisa atau mau memahami ayat ini sebagai sebuah bahasa hukum, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kata “memukul” karena sebenarnya hak-hak istri terlindungi dengan sangat baik dalam ayat ini.

Sekarang kalau kemudian ternyata istri “nusyuz” dan dinasehati, dan kemudian “nusyuz” lagi dan dipisah ranjang, dan kemudian “nusyuz” lagi dan diberi pukulan? Itu sih sama saja dengan penumpang yang setiap ada pemeriksaan tiket oleh HVV selalu tidak dapat menunjukkan tiket yang syah dan dikenai denda, penumpang “ndableg” namanya. Kalau sudah begini, bukan aturannya yang salah tapi penumpangnya yang “ngehang” dan harus di-reboot…

Nah sekarang kalau misalnya si suami tetap suka memukul padahal sang istri tidak “nusyuz”, dan lebih sial lagi, si istri ternyata tidak bisa “memperkarakannya” karena ayat ini tidak diadopsi kedalam hukum tertulis (hukum positif) yang berlaku di negara tempat mereka tinggal bagaimana? Ya pakai saja hukum “sejenis” (seperti hukum tentang penganiayaan misalnya) yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Atau sekalian saja menggugat cerai si suami! Lelaki “sadis” macam begitu jelas tidak cocok untuk dijadikan suami. Lebih dari itu, tujuan si perempuan menikah kan bukan untuk menjadi karung tinju toh?

Bagaimana pendapat anda?

Read Full Post »